josstoday.com

MKD Segera Bersikap Pasca Penahanan Novanto

Mahkamah Kehormatan Dewan segera mengambil sikap pasca Ketua DPR Setya Novanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

josstoday.com

Presiden Jokowi Tegaskan Agar Novanto Ikuti Proses Hukum

Presiden Joko Widodo menegaskan agar Ketua DPR Setya Novanto mengikuti aturan pasca ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

josstoday.com

Ketua MPR: Pokoknya Setnov harus Ikuti Proses Hukum

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan kembali menekankan agar Ketua DPR RI Setya Novanto mengikuti proses hukum terkait kasus dugaan korupsi KTP elektronik yang disangkakan kepadanya.

josstoday.com

JK: Setya Novanto Biasanya Cepat Sembuh

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengharapkan Setya Novanto, yang sedang dirawat di rumah sakit karena kecelakaan lalu lintas, bisa cepat sembuh sebagaimana biasanya.

josstoday.com

KPK Serahkan Surat Penahanan Setya Novanto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan surat penahanan terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto dan menyerahkannya kepada kuasa hukum Novanto

josstoday.com

Presiden Jokowi Minta Setnov ikuti Proses Hukum

Presiden Joko Widodo meminta agar Ketua DPR Setya Novanto bersedia mengikuti seluruh proses hukum di KPK pasca mengalami kecelakaan lalu lintas.

josstoday.com

KPK Periksa Aburizal Bakrie sebagai Saksi Setya Novanto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie sebagai saksi untuk tersangka Setya Novanto

josstoday.com

Ditjen Imigrasi: Belum Ada Nama Novanto Keluar Indonesia

Kepala Bagian Humas Direktorat Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Agung Sampurno memastikan bahwa Setya Novanto

josstoday.com

Jusuf Kalla Nilai Golkar Perlu Ketua Umum Baru

Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga politisi senior Partai Golkar menilai partai ini perlu ketua umum yang baru terkait dengan kasus yang membelit Setya Novanto.

josstoday.com

Polri Tak Campuri Urusan KPK Soal Setya Novanto

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Rikwanto mengatakan Polri tidak ikut campur dalam proses hukum